Betangnews.com, Jakarta – Pemerintah pusat tengah merancang penugasan strategis kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani isu Papua. Rencana ini langsung diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada percepatan pembangunan serta penyelesaian konflik sosial dan pelanggaran HAM.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Wapres Gibran bahkan direncanakan berkantor langsung di Papua. Langkah ini disebut sebagai bentuk keseriusan negara untuk lebih dekat dengan dinamika masyarakat Papua dan mendengar aspirasi mereka secara langsung.
Namun, penugasan ini memicu pertanyaan publik. Sejumlah akademisi dan tokoh sipil meragukan efektivitas pendekatan struktural jika tidak disertai dengan proses dialog yang inklusif. Peneliti BRIN, Adriana Elisabeth, menyebutkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak akan berhasil tanpa dialog tulus yang melibatkan masyarakat adat, klan, serta marga yang terdampak.
Ragam Pendekatan dan Realitas Lapangan
Sejak era Presiden Joko Widodo, pembangunan fisik di Papua mengalami percepatan, mulai dari infrastruktur hingga lumbung pangan. Namun, pendekatan ini dinilai terlalu dominan pada aspek fisik dan keamanan. Masyarakat adat merasa semakin terpinggirkan dan tidak dilibatkan secara bermakna, bahkan sering kali tidak diberi ruang untuk berdiskusi atau menyampaikan keberatan mereka.
Yasinta Moiwend dan Kaspar Kahol, warga asli Papua Selatan, menyampaikan kekecewaan mendalam atas proyek lumbung pangan yang merusak hutan adat mereka tanpa konsultasi. “Kami seperti penonton di tanah sendiri,” ujar Kaspar. Yasinta menambahkan, “Kami tetap akan melawan, sampai suara kami didengar.”
Dialog sebagai Solusi Damai
Upaya dialog sempat dilakukan dalam bentuk forum informal pada 2011–2016 oleh BRIN dan Jaringan Damai Papua. Forum ini berhasil menciptakan saling pengertian antara masyarakat adat, TNI, dan kelompok sipil. Namun, upaya tersebut terhenti karena keterbatasan dukungan politik dan anggaran.
Sebagian pihak masih pesimistis terhadap penunjukan Gibran. Sebby Sambom dari TPNPB-OPM menyebut langkah itu “percuma” tanpa perundingan politik. “Tidak ada solusi kecuali pemerintah mau duduk bersama perwakilan Papua dan mendengar apa sesungguhnya yang diinginkan oleh rakyat Papua,” tegasnya.
Kini, pertanyaan krusial muncul: apakah Gibran mampu membawa perubahan mendasar? Apakah suara seperti Yasinta Moiwend dan ribuan rakyat Papua lainnya akan benar-benar didengar dalam proses pembangunan?
(Ptr/betangnews.com)
