Betangnews.com, Palangka Raya – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng memperkuat dukungan anggaran untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang masih mengancam masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kalteng, Rahadian Fani, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 10 September 2026. Fraksi Golkar menilai pemerintah perlu memastikan seluruh kebutuhan penanganan karhutla mendapat dukungan yang memadai.
Golkar Minta Anggaran Karhutla Dipastikan
Rahadian mengatakan pemerintah perlu menghitung kecukupan anggaran untuk seluruh tahapan penanganan karhutla. Menurutnya, dukungan tersebut harus mencakup upaya pencegahan, pemadaman, pengerahan personel, penyediaan sarana dan prasarana, hingga penanganan dampak kabut asap.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah memperhatikan perlindungan masyarakat selama masa tanggap darurat. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan kebutuhan pemulihan setelah kondisi bencana berakhir.
“Mohon penjelasan mengenai kecukupan dukungan anggaran secara keseluruhan untuk pencegahan, pemadaman, dukungan personel dan sarana, penanganan dampak asap,” kata Rahadian.
Posisi BTT Jadi Perhatian
Fraksi Golkar turut menyoroti posisi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam struktur Perubahan APBD Kalteng. Fraksi tersebut meminta pemerintah memastikan ketersediaan anggaran tersebut mampu mendukung kebutuhan penanganan karhutla selama masa tanggap darurat maupun pascabencana.
Pemerintah Provinsi Kalteng sebelumnya telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla sejak 31 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat kesiapan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan di lapangan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak asap.
Komposisi Belanja APBD Berubah
Dalam rancangan Perubahan APBD Kalteng, Belanja Daerah meningkat dari Rp5,452 triliun menjadi Rp5,541 triliun atau bertambah sekitar Rp89,036 miliar. Namun, kenaikan tersebut juga diikuti perubahan pada komposisi sejumlah jenis belanja.
Belanja Operasi turun sekitar Rp275,033 miliar yang mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Hibah. Di sisi lain, Belanja Bantuan Sosial naik sekitar Rp28,557 miliar menjadi Rp143,569 miliar.
Belanja Modal juga bertambah sekitar Rp103,506 miliar menjadi Rp628,523 miliar. Kenaikan terbesar terjadi pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin, sementara Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami sedikit penurunan.
Belanja Transfer turut meningkat menjadi sekitar Rp1,011 triliun. Sebaliknya, Belanja Bantuan Keuangan turun sekitar Rp53,520 miliar menjadi Rp17,273 miliar.
Fraksi Golkar meminta perubahan komposisi tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana, terutama karhutla yang telah memasuki masa tanggap darurat. Dukungan anggaran yang tepat dinilai penting agar pemerintah dapat bergerak cepat dalam pencegahan, pemadaman, perlindungan masyarakat, hingga pemulihan pascabencana.
(Ptr/betangnews.com)
