Betangnews.com, Palangka Raya – Pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sorotan dari anggota DPRD Kalteng, Agie. Ia menilai validasi data masyarakat berpenghasilan rendah harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.
Perbedaan Kriteria Jadi Perhatian
Agie menjelaskan terdapat perbedaan mekanisme antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) dalam pengelolaan data masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, BPS menggunakan kriteria dan metode tertentu untuk memetakan kelompok masyarakat, sedangkan data berdasarkan nama dan alamat berada pada kewenangan Dinsos.
Ia menilai perbedaan mekanisme tersebut perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan dalam penetapan penerima berbagai program pemerintah.
“Kalau di BPS, dia punya kriteria sendiri, mereka mengambil dulu 40 persen dari penduduk berpenghasilan rendah. Karena dia itu global, data by name by address itu ada di Dinas Sosial penentuannya,” ujar Agie, 11 September 2026.
Antisipasi Intervensi Politik
Agie menilai pendataan masyarakat miskin memiliki tingkat kerawanan apabila proses penetapan data tidak berjalan secara independen. Ia menyoroti kemungkinan perubahan data di tingkat bawah, termasuk apabila terdapat oknum yang memanfaatkan data untuk kepentingan tertentu.
Menurutnya, potensi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama menjelang pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Ia menegaskan bahwa penyampaian tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, tetapi menjadi alasan perlunya sistem pendataan yang lebih objektif.
“Jangan-jangan datanya sudah benar, cuma namanya ada kepentingan jadi ada kemungkinan desil diubah. Tapi kita tidak menuduh itu,” katanya.
Dorong Pendataan oleh Instansi Netral
Untuk mencegah persoalan tersebut, Agie mendorong agar pemerintah mempertimbangkan penyerahan proses pendataan kepada instansi yang benar-benar independen dan tidak memiliki kepentingan politik.
“Jadi, pendataan itu perlu diserahkan ke yang betul-betul netral yang tidak berpihak,” tegasnya.
Ia berharap seluruh aparatur pemerintah menjalankan proses pendataan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penetapan desil harus mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan sehingga bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Harapan kita ke depan semua aparat harus sesuai aturan, kalau memang dapat masyarakat desil rendah, sampaikan dapat, kalau tidak, tidak,” pungkasnya.
(Ptr/betangnews.com)
