Betangnews.com, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berarti seluruh persoalan tata kelola pemerintahan telah selesai. Menurutnya, pemerintah daerah masih harus menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ansyari saat memberikan tanggapan terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menilai DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan di berbagai sektor strategis.
DPRD Dorong Tindak Lanjut Rekomendasi
Ansyari menjelaskan bahwa LKPJ menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan. Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kekurangan sekaligus menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif pada tahun-tahun berikutnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perhubungan masih membutuhkan perhatian serius agar pelayanan publik semakin optimal.
Infrastruktur dan Pendapatan Jadi Sorotan
Selain menyoroti kualitas layanan publik, Ansyari juga menilai kondisi infrastruktur, khususnya jalan yang rusak di sejumlah wilayah, masih menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Ia juga mengingatkan bahwa isu ketenagakerjaan dan kemiskinan saling berkaitan sehingga memerlukan kebijakan yang terintegrasi untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, DPRD turut menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga awal Juni 2026 baru mencapai sekitar 32 persen. Ansyari berharap pemerintah dapat mengoptimalkan capaian tersebut hingga mendekati target pada akhir tahun anggaran karena keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan.
DPRD Akan Dalami Kendala Pendapatan Daerah
Untuk memastikan target pendapatan dapat tercapai, DPRD berencana kembali memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui kendala yang dihadapi sekaligus merumuskan solusi bersama agar program pembangunan tidak terhambat akibat rendahnya realisasi pendapatan.
Menurut Ansyari, apabila target pendapatan tidak tercapai secara optimal, pelaksanaan berbagai program pembangunan juga berpotensi mengalami kendala. Karena itu, ia mendorong seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi agar target pendapatan dan pembangunan daerah dapat direalisasikan secara maksimal.
(Ptr/betangnews.com)
