Betangnews.com, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran 2026, terutama karena waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas menjelang akhir tahun. Percepatan tersebut perlu tetap memperhatikan kualitas program, efektivitas penggunaan anggaran, serta ketentuan yang berlaku.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, meminta pemerintah daerah memaksimalkan pelaksanaan berbagai program yang telah masuk dalam anggaran 2026. Menurutnya, pemerintah harus memastikan anggaran yang tersedia segera menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggaran Didorong Lebih Efektif
Purdiono mengatakan pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan kegiatan karena September telah berjalan dan hanya tersisa beberapa bulan hingga berakhirnya tahun anggaran. Namun, ia mengingatkan percepatan tidak boleh mengabaikan kualitas maupun kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah.
Ia menilai pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum mendesak. Jika diperlukan, pemerintah dapat menggeser atau melakukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan yang lebih prioritas.
Karhutla Jadi Prioritas
Menurut Purdiono, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang membutuhkan dukungan anggaran. Pemerintah dapat mengarahkan sebagian anggaran dari kegiatan yang belum memiliki tingkat urgensi tinggi untuk memperkuat penanganan karhutla.
“Percepatan realisasi anggaran tetap harus mempertimbangkan efektivitas dan kegunaannya. Saat ini karhutla menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian, sehingga kegiatan yang tidak mendesak dapat dialihkan untuk mendukung penanganan bencana,” ujarnya.
Purdiono menegaskan, pemerintah harus menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan yang jelas dan terukur. Dengan pendekatan tersebut, penggunaan anggaran dapat memberikan dampak lebih besar terhadap keberhasilan program sekaligus membantu masyarakat menghadapi persoalan yang sedang terjadi.
DPRD Siap Kawal Kebijakan
DPRD Kalteng, lanjut Purdiono, akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah, termasuk penggunaan anggaran untuk penanganan karhutla. Pengawasan tersebut diperlukan agar setiap pergeseran anggaran tetap sesuai aturan dan benar-benar mendukung kebutuhan prioritas masyarakat.
Ia berharap pemerintah dapat memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran 2026 secara optimal. Dengan perencanaan yang tepat dan pelaksanaan yang terukur, realisasi anggaran diharapkan mampu mempercepat program pembangunan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
(Ptr/betangnews.com)
