Betangnews.com, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi Kalteng memastikan anggaran penanggulangan bencana tetap aman dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Desakan tersebut muncul setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin meluas di sejumlah wilayah dan mulai mengganggu kualitas udara, jarak pandang, kesehatan masyarakat, serta mobilitas dan transportasi.
767 Titik Api Terdeteksi di Kalteng
Anggota Komisi I sekaligus Badan Anggaran DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering mengatakan, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterimanya mencatat 1.487 titik api di wilayah Kalimantan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 767 titik berada di Kalimantan Tengah.
Freddy menilai kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius melalui mitigasi yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan tindakan setelah kebakaran terjadi, tetapi harus memperkuat langkah pencegahan sejak dini.
“Ini tentu sangat berbahaya dan perlu upaya-upaya serius, serta mitigasi bencana yang terencana, sistematis dan terpadu,” ujar Freddy Ering, Minggu (23/8/2026).
Anggaran dan Sarana Harus Siap
Freddy meminta Pemprov Kalteng memastikan kesiapan anggaran, sarana, dan prasarana untuk mendukung penanggulangan karhutla. Ia juga menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap penanganan dapat berlangsung cepat dan efektif.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tetap penting, terutama dalam penyediaan sarana dan pembiayaan. Namun, Kalteng juga harus menunjukkan komitmen kuat karena wilayah ini menghadapi ancaman karhutla yang serius.
Karena itu, Freddy meminta pembahasan APBD Perubahan 2026 memberikan perhatian khusus terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT) serta anggaran perangkat daerah yang memiliki tugas langsung dalam penanggulangan bencana.
Pagu Rp70 Miliar Diminta Dipertahankan
Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026, Freddy mendorong agar besaran anggaran penanggulangan bencana tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026 yang mencapai sekitar Rp70 miliar. Ia menilai ketersediaan dana tersebut penting untuk mencegah persoalan anggaran dan sarana menghambat penanganan karhutla.
“Dengan demikian, persoalan sarana dan anggaran tidak menjadi kendala dalam rangka penanggulangan bencana,” pungkasnya.
Freddy berharap pemerintah segera memperkuat kesiapan menghadapi ancaman karhutla, terutama ketika kondisi kemarau meningkatkan risiko kebakaran. Menurutnya, langkah antisipasi yang didukung anggaran memadai akan membantu pemerintah melindungi masyarakat sekaligus mencegah dampak karhutla meluas.
(Ptr/betangnews.com)
