Betangnews.com, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan kesiapan mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). DPRD bahkan membuka peluang percepatan realokasi anggaran apabila kondisi di lapangan membutuhkan dukungan pembiayaan tambahan.
DPRD Siapkan Realokasi Anggaran
Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong mengatakan pihaknya siap mempercepat proses realokasi atau refocusing anggaran untuk mendukung penanggulangan karhutla. DPRD mengambil langkah tersebut karena kebakaran masih meluas dan menimbulkan kabut asap di sejumlah wilayah Kalteng.
Arton menegaskan pemerintah harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah dapat mengalihkan anggaran dari pos yang tidak mendesak apabila kebutuhan penanganan karhutla memerlukan tambahan dukungan.
Menurut Arton, negara harus hadir secara nyata ketika masyarakat menghadapi kesulitan akibat kualitas udara yang menurun. Ia menilai penanganan kebakaran harus bergerak cepat agar dampak terhadap masyarakat dapat ditekan.
Pemprov Kalteng Siapkan BTT Rp72 Miliar
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat karhutla. Untuk mendukung penanganan kondisi tersebut, Pemprov Kalteng memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp72 miliar.
Edy menjelaskan pemerintah akan menggunakan anggaran tersebut berdasarkan kebutuhan yang muncul selama masa tanggap darurat. BPBD Kalteng akan mengoordinasikan usulan kebutuhan teknis sebelum pemerintah menentukan penggunaan anggaran.
Ia menegaskan pemerintah hanya dapat menggunakan BTT untuk kebutuhan yang bersifat mendesak atau darurat. Saat ini, pemerintah masih menginventarisasi berbagai kebutuhan penanganan karhutla, termasuk dukungan operasional bagi petugas yang bekerja di lapangan.
Penggunaan Anggaran Disesuaikan Kebutuhan
Edy mengatakan pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai usulan dari pihak terkait selama usulan tersebut berkaitan langsung dengan penanganan tanggap darurat karhutla.
Pemprov Kalteng bersama BPBD dan unsur terkait akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pemadaman, penanganan dampak kabut asap, sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak karhutla.
(Ptr/betangnews.com)
