Betangnews.com, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai pencegahan dan penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor, terlebih puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Kemarau Panjang Jadi Perhatian
Agustiar menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Kalteng di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (3/9/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh bupati dan wali kota se-Kalteng.
Menurut Agustiar, kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga akhir Oktober atau bahkan awal November 2026. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga kesiapan personel, sarana, anggaran, serta berbagai kebutuhan masyarakat yang terdampak kemarau dan karhutla.
Penanganan Tak Sekadar Padamkan Api
Agustiar mengibaratkan penanganan karhutla seperti lari maraton yang membutuhkan ketahanan, konsistensi, kesiapan, dan koordinasi. Ia menegaskan pemerintah tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga harus mengantisipasi dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama kondisi kemarau berlangsung. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu perhatian utama, sementara dukungan anggaran harus disiapkan agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan secara berkelanjutan.
Maklumat Bersama Jadi Komitmen
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng bersama Forkopimda juga menandatangani Maklumat Bersama tentang pencegahan dan penanganan karhutla. Agustiar meminta seluruh pihak tidak menjadikan maklumat tersebut sekadar dokumen administratif, tetapi segera menerapkannya melalui tindakan nyata di lapangan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menekan risiko karhutla sekaligus melindungi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kelancaran aktivitas warga selama musim kemarau.
(Ptr/betangnews.com)
