Betangnews.com, Palangka Raya – Enam fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan menerima Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Kesepakatan tersebut muncul dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis (10/9/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong itu turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo. Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, dan PAN menyampaikan pandangan umum terhadap perubahan anggaran daerah.
Enam Fraksi Sampaikan Catatan
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ferry Khaidir menyoroti pemerataan pembangunan dengan menekankan sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Rahadian Fani mendorong pemerintah mengoptimalkan pendapatan daerah dan memastikan perubahan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra melalui Endang Susilawatie meminta pemerintah mengelola ruang fiskal secara cermat dengan mengutamakan belanja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Fraksi NasDem melalui Bryan Iskandar menyoroti penurunan transfer dari pemerintah pusat, pembiayaan melalui utang daerah, pengendalian inflasi, serta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dorong Pendapatan dan Efisiensi Anggaran
Fraksi PKB melalui Pipit Setyorini menekankan pentingnya efisiensi dan peningkatan kualitas belanja daerah. Fraksi tersebut juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aset daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui Agie mendorong peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Fraksi PAN juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perubahan anggaran.
Perubahan APBD Masuk Tahap Pembahasan
Dengan diterimanya Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 secara prinsip oleh seluruh fraksi, pembahasan selanjutnya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Berbagai catatan yang disampaikan fraksi diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun perubahan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalteng.
(Ptr/betangnews.com)
