Betangnews.com, Palangka Raya* — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan publik. Ia menilai kedua prinsip tersebut akan menentukan arah pembangunan daerah agar berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kunci Tata Kelola Pemerintahan
Purdiono mengatakan pemerintah daerah perlu menempatkan keterbukaan dan tanggung jawab sebagai prioritas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik akan melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia juga menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, setiap program pembangunan harus dirancang dan dilaksanakan secara terbuka agar publik dapat mengawasi jalannya kebijakan.
Cegah Penyimpangan Anggaran
Purdiono menilai penerapan sistem yang terbuka dan bertanggung jawab akan memperkecil potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran. Dengan cara itu, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran secara lebih optimal untuk mendukung pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia menambahkan, komitmen terhadap tata kelola yang baik tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Pemerintah daerah harus menjalankannya secara berkelanjutan dalam seluruh agenda pembangunan agar hasil yang dicapai lebih efektif, terarah, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dorong Pembangunan Tepat Sasaran
Menurut Purdiono, pembangunan daerah akan mencapai hasil maksimal jika pemerintah menjaga komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap kebijakan. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah terus memperkuat tata kelola yang baik agar pembangunan di Kalimantan Tengah benar-benar berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat. (Ptr/betangnews.com)
Sumber: ANTARA Kalteng
