Betangnews.com, Palangka Raya – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Maryani Sabran meminta pemerintah daerah memusatkan arah pembangunan pada kebutuhan paling mendasar masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pedalaman. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Infrastruktur Dasar Harus Didahulukan
Maryani mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat di pelosok Kalimantan Tengah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar. Ia mencontohkan masih adanya anak-anak yang harus menyeberangi sungai tanpa jembatan untuk menuju sekolah, bahkan sebagian di antaranya belum memiliki perlengkapan yang memadai, seperti sepatu.
“Lebih baik kita memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama di Kalimantan Tengah. Contohnya pembangunan jembatan untuk anak-anak yang pergi ke sekolah. Masih ada anak-anak yang bahkan tidak memakai sepatu dan harus menyeberang sungai tanpa adanya jembatan,” ujarnya, Senin (3/8/2026).
Maryani menilai pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi meningkatkan konektivitas antardaerah, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Rakyat
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Ia menyatakan pemerintah perlu mengutamakan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya sebelum mengalokasikan anggaran untuk program yang tidak mendesak.
“Kalau saya punya kebijakan, jangankan jembatan, jalan pun akan saya bangun. Karena kita harus berbicara dengan hati. Saat menentukan anggaran, kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang benar-benar menjadi prioritas di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Temuan Lapangan Jadi Dasar Usulan
Maryani menjelaskan bahwa pandangannya lahir dari hasil kunjungan kerja ke berbagai desa di Kalimantan Tengah. Ia mengaku masih menemukan banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari minimnya penerangan jalan hingga banyaknya rumah warga yang belum layak huni, termasuk di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan kuat agar pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah diyakini dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan. (Ptr/betangnews.com)
