Pulang Pisau, Betangnews.com – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mendapat perhatian serius dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM). Tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, bencana tersebut juga berpotensi mengganggu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama kesehatan, pangan, pendidikan, dan rasa aman.
Betangnews.com, Pulang Pisau – Komnas HAM RI melalui Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Gatot Ristanto, menyoroti pentingnya penanganan dampak karhutla secara menyeluruh. Pihaknya ingin memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana mestinya.
Komnas HAM Dorong Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Gatot Ristanto menjelaskan bahwa penanganan dampak karhutla tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan pemerintah kabupaten. Menurutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi serta memberikan dukungan agar proses pemulihan masyarakat berjalan lebih optimal.
Komnas HAM juga akan menyelaraskan berbagai informasi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan program penanganan yang telah dijalankan pemerintah provinsi maupun pusat. Langkah tersebut bertujuan memastikan kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapat perhatian dan penanganan yang tepat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan peralatan pemantauan kualitas lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus mengawasi kondisi lingkungan di delapan kecamatan, sementara fasilitas yang tersedia belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Karena itu, Komnas HAM telah mengomunikasikan kebutuhan dukungan tersebut kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup.
Kesehatan dan Pendidikan Anak Menjadi Prioritas
Selain memantau kualitas lingkungan, Komnas HAM menaruh perhatian terhadap kesehatan anak-anak, ketersediaan pangan, serta pemulihan lahan yang terdampak kebakaran. Meskipun ketersediaan pangan di daerah tersebut dinilai surplus, pemerintah tetap perlu menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan lingkungan kembali layak huni.
Komnas HAM juga menilai dampak karhutla dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Ancaman kebakaran serta kabut asap yang muncul sewaktu-waktu dapat mengganggu rasa aman warga. Bahkan, sebagian masyarakat mengalami kekhawatiran ketika beristirahat karena takut kebakaran kembali terjadi.
Gatot menegaskan bahwa anak-anak membutuhkan pendampingan pemulihan trauma atau trauma healing agar mereka dapat kembali menjalani aktivitas belajar dengan baik. Selain pendampingan psikologis, pemerintah juga perlu memberikan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada anak-anak, termasuk cara menghadapi kabut asap, menentukan lokasi penyelamatan, dan menghubungi petugas ketika keadaan darurat terjadi.
Komnas HAM Tekankan Pentingnya SOP Kesiapsiagaan
Komnas HAM mendorong pemerintah daerah menyusun prosedur operasional standar (SOP) yang mudah dipahami anak-anak. Melalui panduan tersebut, anak-anak dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan, tempat berlindung yang aman, serta pihak yang perlu dihubungi ketika kebakaran atau kabut asap kembali mengancam.
Upaya pemulihan, menurut Komnas HAM, harus mencakup perlindungan kesehatan, pemulihan lingkungan, pemenuhan kebutuhan pendidikan, serta perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat. Dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak dasar warga pascakarhutla.
(Ptr/betangnews.com)
