Betangnews.com, Palangka Raya – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Tengah. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, menyampaikan bahwa kebijakan perampingan OPD dapat menjadi langkah strategis selama pemerintah daerah melaksanakannya berdasarkan kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan.
Dorong Efektivitas Kinerja Pemerintah
Menurut Riska, penyesuaian struktur organisasi perlu dilakukan untuk memastikan setiap OPD bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan struktur yang lebih tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ia menilai evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan daerah.
Tingkatkan Transparansi dan Pengawasan
Riska juga menegaskan bahwa struktur birokrasi yang lebih sederhana akan memudahkan masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah. Masyarakat dapat menilai secara langsung efektivitas perencanaan hingga pelaksanaan program yang dijalankan oleh masing-masing OPD.
Selain itu, perampingan organisasi diyakini mampu memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi sehingga potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan.
Percepat Pengambilan Keputusan
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa penyederhanaan struktur OPD berpotensi mempercepat proses koordinasi dan pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, berbagai program dan kebijakan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih cepat dirasakan masyarakat.
DPRD Kalimantan Tengah berharap proses perampingan OPD tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara optimal. (Ptr/betangnews.com)
