Betangnews.com, Palangka Raya – Persoalan kekurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mendapat perhatian DPRD Kalteng. Nilai dana yang belum diterima daerah tersebut disebut telah mencapai lebih dari Rp1 triliun. DPRD berharap pemerintah pusat dapat menuntaskan pembayaran kekurangan tersebut pada 2027.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menilai penyelesaian dana transfer akan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Tambahan penerimaan itu dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“Harapan kami pada 2027 kekurangan transfer ini bisa dibayarkan seluruhnya. Kalau dana tersebut masuk, tentu kemampuan fiskal daerah akan menjadi lebih kuat,” kata Arton, Kamis (27/8/2026).
DPRD Dorong Penguatan Fiskal Daerah
Arton menjelaskan, Kalteng masih menghadapi kebutuhan pembangunan yang besar sehingga pemerintah daerah memerlukan dukungan fiskal yang memadai. Infrastruktur menjadi salah satu sektor yang membutuhkan anggaran besar karena pembangunan harus menjangkau wilayah Kalteng yang luas.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu menyusun kebijakan transfer ke daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah. Kalteng memiliki cakupan geografis yang luas sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan anggaran yang sebanding untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Jangan sampai kebutuhan daerah tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang diterima. Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Minta Alokasi Transfer Ditambah
Selain meminta pemerintah pusat menyelesaikan kekurangan transfer, DPRD Kalteng juga mendorong peningkatan alokasi transfer pada tahun anggaran berikutnya. Arton menilai penguatan skema Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu daerah membiayai program pembangunan prioritas.
Ia menyebut tambahan dukungan fiskal dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, pemerintah daerah dapat menjalankan program pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kalteng membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan,” tandasnya.
(Ptr/betangnews.com)
