Betangnews.com, Kuala Pembuang – Sebanyak 156 pelajar di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa tersebut mendorong DPRD Kalimantan Tengah meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan terhadap makanan yang disalurkan kepada peserta didik.
Keamanan Makanan Jadi Sorotan
Anggota DPRD Kalteng Sudarsono menilai keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta pengelola SPPG memastikan seluruh makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.
Keluhan kesehatan dialami 90 siswa SMP Negeri 1 Kuala Pembuang dan 66 siswa SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala, seperti mual, muntah, diare, hingga demam pada akhir Juli 2026.
Sudarsono meminta pengawasan berlangsung menyeluruh, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada siswa. Menurutnya, pengelola tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan jumlah penerima manfaat tanpa memastikan kualitas makanan.
SPPG Seruyan Hilir Dihentikan Sementara
Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian menghentikan sementara operasional SPPG Seruyan Hilir Kuala Pembuang I untuk menjalani pemeriksaan dan evaluasi. Sudarsono menilai langkah tersebut perlu menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG, tidak hanya di Seruyan, tetapi juga di seluruh wilayah Kalteng.
Ia meminta setiap temuan dalam evaluasi ditindaklanjuti secara serius. Apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam proses penyediaan makanan, pengelola harus segera melakukan perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
MBG Harus Aman dan Bergizi
Sudarsono menegaskan program MBG tetap memiliki tujuan penting dalam mendukung pemenuhan gizi anak. Namun, pelaksanaannya harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan.
Menurutnya, makanan yang dibagikan kepada siswa harus benar-benar aman, layak konsumsi, dan memenuhi kebutuhan gizi. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
(Ptr/betangnews.com)
