Betangnews.com, Palangka Raya — Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/4/2026). Rakor ini sekaligus mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta menyosialisasikan penyelenggaraan jaminan produk halal.
Fokus Inflasi dan Pasokan Daerah
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, membahas perkembangan inflasi nasional dengan menyoroti fluktuasi harga komoditas di daerah. Pemerintah menilai ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas harga.
Yuas Elko menegaskan bahwa dinamika harga di Kalimantan Tengah sangat bergantung pada pasokan, terutama untuk komoditas yang masih didatangkan dari luar daerah. Ia menjelaskan bahwa gangguan distribusi atau keterbatasan pasokan akan langsung berdampak pada kenaikan harga di tingkat masyarakat.
Komoditas Penyumbang Inflasi
Yuas menyebut sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, bawang, dan beras sebagai penyumbang utama inflasi. Ia mengungkapkan bahwa harga komoditas tersebut kerap mengalami kenaikan secara berkala sehingga perlu diantisipasi secara sistematis oleh pemerintah daerah.
Ia juga mendorong langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya melalui penguatan kerja sama antar daerah. Menurutnya, kolaborasi dengan daerah penghasil akan membantu menjaga ketersediaan pasokan dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber distribusi.
Evaluasi Program dan Jaminan Halal
Selain isu inflasi, rakor ini juga mengevaluasi implementasi Program 3 Juta Rumah di daerah. Pemerintah menyoroti sejumlah tantangan seperti ketersediaan lahan, percepatan perizinan, dan sinergi lintas instansi dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyosialisasikan penyelenggaraan jaminan produk halal guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, khususnya UMKM. Pemerintah daerah diharapkan aktif mendukung proses sertifikasi halal agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Rakor ini diikuti berbagai unsur Forkopimda dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara virtual, kegiatan ini juga dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mempercepat pembangunan perumahan, serta mengoptimalkan implementasi jaminan produk halal di Indonesia. (Ptr/betangnews.com)
Sumber: MMC Kalteng
