Betangnews.com, Palangka Raya – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Maryani Sabran, meminta pemerintah daerah menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027. Ia menilai anggaran daerah harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan warga, terutama di wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Infrastruktur Dasar Masih Menjadi Persoalan
Maryani mengungkapkan masih banyak anak di pedalaman Kalteng yang harus menyeberangi sungai untuk berangkat ke sekolah karena belum tersedia jembatan penghubung. Bahkan, menurutnya, sebagian siswa masih berangkat ke sekolah tanpa mengenakan sepatu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di daerah terpencil.
Selain sektor pendidikan, masyarakat di sejumlah desa juga masih mengalami kesulitan memperoleh layanan kesehatan akibat akses jalan yang rusak dan belum memadai. Ia menilai persoalan jalan, jembatan, penerangan, fasilitas kesehatan, hingga rumah layak huni harus menjadi fokus utama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
APBD Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Maryani menegaskan setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar mengejar proyek yang kurang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun skala prioritas secara tepat agar manfaat APBD benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa apabila memiliki kewenangan penuh dalam menentukan prioritas pembangunan, jalan dan jembatan akan menjadi kebutuhan yang didahulukan. Baginya, penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Dorong Pemerataan Pembangunan Pedalaman
Maryani berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, khususnya kawasan pedalaman. Dengan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi sehingga kualitas hidup mereka dapat terus meningkat. (Ptr/betangnews.com)
