Betangnews.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 melalui kegiatan Kick Off Meeting yang digelar di Aula Bapperida, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat koordinasi antara kelompok kerja (Pokja) sanitasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun langkah strategis pembangunan sanitasi.
Penguatan Koordinasi dan Perencanaan
Pemerintah provinsi mengarahkan pertemuan ini sebagai wadah sinkronisasi program lintas sektor, khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik dan persampahan. Melalui sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng yang dibacakan oleh Yohanna Endang, pemerintah menegaskan bahwa PPSP 2026 menjadi bagian penting dalam mendukung target RPJMN dan RPJMD 2025–2029. Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan berupa penyusunan dokumen perencanaan sanitasi untuk tahun 2027.
Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong terciptanya layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Pergeseran paradigma ini menargetkan capaian sanitasi aman sebesar 30 persen secara nasional.
Strategi Baru Pengelolaan Sampah
Dalam sektor persampahan, pemerintah pusat mengarahkan kebijakan tanpa pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru. Sebagai gantinya, pemerintah memperkuat peran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), meningkatkan pengurangan sampah dari sumber, serta membenahi sistem tata kelola secara menyeluruh.
Pemerintah Provinsi Kalteng juga menetapkan target konkret dalam RPJMD 2025–2029. Pada tahun 2026, akses sanitasi aman ditargetkan mencapai 13,37 persen dan meningkat menjadi 15,58 persen pada 2027. Selain itu, layanan pengumpulan sampah ditargetkan mencapai 38,5 persen pada 2026 dan 39 persen pada 2027, serta pengolahan sampah meningkat hingga 13,5 persen pada 2027.
Kolaborasi dan Pendanaan Multisektor
Seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah akan mendapatkan pendampingan PPSP pada tahun 2026. Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau akan menjalani tahap awal, sementara Kabupaten Kapuas dan Seruyan berada pada tahap lanjutan. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan kelembagaan, pendanaan, serta sumber daya manusia untuk mempercepat implementasi program.
Pemerintah juga mendorong optimalisasi berbagai sumber pendanaan, tidak hanya dari APBN dan APBD, tetapi juga melalui dana desa, CSR, serta ZISWAF. Selain itu, daerah diminta memperbarui dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan melaksanakan studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) sebagai dasar perencanaan berbasis data.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap pembangunan sanitasi dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus daya saing daerah. (Ptr/betangnews.com)
Sumber: MMC Kalteng
