Betangnews.com, Palangka Raya – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas, meminta Pemerintah Provinsi Kalteng menerapkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 secara selektif. Ia menilai pemerintah harus mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut merespons arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah untuk melanjutkan rasionalisasi anggaran pada 2027. Ampera meminta Pemprov Kalteng menyusun skala prioritas secara ketat agar efisiensi tidak mengganggu program pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
Prioritaskan Program Berdampak Langsung
Ampera menegaskan pemerintah perlu mengevaluasi manfaat setiap program sebelum melakukan pengurangan anggaran. Menurutnya, pemerintah dapat menunda kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat dan mempertahankan program yang menyentuh kebutuhan publik.
Ia juga mengakui kondisi keuangan daerah harus menjadi pertimbangan dalam menyusun postur APBD. Namun, pemerintah tidak boleh melakukan pemangkasan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan manfaat dan urgensi setiap kegiatan.
Pertanian dan Infrastruktur Tetap Dijaga
Ampera menilai sektor pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menjaga anggaran untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi sektor-sektor tersebut.
Ia menggambarkan pengelolaan APBD seperti mengatur keuangan rumah tangga. Ketika pendapatan terbatas, masyarakat akan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak. Prinsip serupa, menurutnya, perlu pemerintah terapkan dalam menentukan prioritas belanja daerah.
Pangkas Belanja yang Kurang Mendesak
Ampera menekankan efisiensi tidak berarti pemerintah harus menghentikan seluruh program. Pemerintah tetap dapat menjalankan kegiatan prioritas sambil mengurangi belanja yang tidak mendesak dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu pos yang dapat dievaluasi ialah frekuensi perjalanan dinas. Menurutnya, pemerintah dapat menekan belanja tersebut secara signifikan apabila pengurangannya tidak mengganggu pelayanan dan pelaksanaan program prioritas.
