Betangnews.com, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah melalui Badan Anggaran (Banggar) menegaskan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 masih berfokus pada penguatan sektor pendapatan. Langkah tersebut menjadi prioritas karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh program pembangunan dan kebutuhan belanja pada tahun mendatang.
Pendapatan Daerah Jadi Prioritas
Anggota Banggar DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, menjelaskan bahwa pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masih berada pada tahap awal. Oleh karena itu, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum memasuki pembahasan alokasi belanja secara rinci.
Menurutnya, Banggar saat ini mengarahkan perhatian pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya tersebut bertujuan memperkuat kapasitas fiskal agar pemerintah provinsi tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH), yang nilainya kerap berubah mengikuti kebijakan nasional.
PAD Dinilai Perlu Terus Ditingkatkan
Freddy menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu strategi utama untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah. Dengan kemampuan keuangan yang lebih kuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjalankan berbagai program prioritas secara lebih berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.
Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan gaji, tunjangan aparatur, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga non-ASN, hingga guru tetap menjadi perhatian DPRD. Namun, pembahasan mengenai belanja pegawai baru akan dilakukan setelah target pendapatan daerah ditetapkan secara realistis.
APBD Harus Disusun Sesuai Kemampuan Keuangan
Freddy menambahkan, hasil pembahasan pendapatan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan besaran belanja pegawai maupun pembiayaan berbagai program pembangunan pada APBD Tahun Anggaran 2027. Ia berharap proses penyusunan KUA-PPAS menghasilkan target pendapatan yang terukur sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, penyusunan APBD harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar struktur anggaran tetap sehat dan pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan secara optimal serta berkelanjutan. (Ptr/betangnews.com)
