Betangnews.com, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 harus mengikuti ketentuan alokasi anggaran yang berlaku. Sektor infrastruktur dan pendidikan menjadi perhatian utama agar pemerintah tetap memenuhi kewajiban belanja sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran.
Ketentuan Alokasi Harus Konsisten
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan pemerintah perlu konsisten memenuhi ketentuan alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis. Ia menilai pemerintah harus memastikan porsi anggaran sesuai aturan sebelum mengarahkan belanja pada program lainnya.
“Infrastruktur ada ketentuan 40 persen, kita minta konsisten. Pendidikan ada ketentuannya, kita konsisten dulu tentang itu,” tegas Sudarsono.
Menurutnya, penerapan ketentuan tersebut penting agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga memenuhi kewajiban pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Banggar dan TAPD Fokus Selesaikan Hal Mendesak
Sudarsono menjelaskan pembahasan KUA-PPAS 2027 belum masuk secara rinci ke seluruh program kerja. Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menyelesaikan sejumlah kebutuhan yang bersifat mendesak dan wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan.
Ia menyebut pembahasan akan bergerak secara bertahap. Banggar dan TAPD terlebih dahulu menyisir kebutuhan yang memiliki urgensi tinggi, kemudian melanjutkan pembahasan terhadap program-program lainnya.
“Jadi kita baru menyisir hal-hal yang memang urgent secara ketentuan dulu, baru kita mulai masuk ke hal-hal lain,” ujarnya.
Dorong Belanja Lebih Tepat Sasaran
DPRD Kalteng berharap proses pembahasan KUA-PPAS dapat menghasilkan struktur APBD 2027 yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah perlu menjaga pemenuhan kewajiban anggaran sekaligus memperkuat program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dengan pembahasan yang bertahap dan berbasis prioritas, DPRD berharap setiap belanja daerah memiliki manfaat yang jelas serta mampu mendukung pembangunan Kalteng secara berkelanjutan.
