Betangnews.com, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah yang juga merupakan anggota Badan Anggaran, Yohannes Freddy Ering, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap memprioritaskan belanja pegawai dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kepastian tersebut disampaikan di tengah munculnya informasi mengenai sejumlah pemerintah daerah di Indonesia yang menghadapi tekanan fiskal sehingga berpotensi mengalami kesulitan memenuhi belanja pegawai.
Belanja Pegawai Tetap Jadi Prioritas
Freddy menyatakan kondisi fiskal Kalimantan Tengah masih berada dalam kategori aman. Berdasarkan penyampaian Gubernur Kalimantan Tengah, pemerintah daerah masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlanjutan pembayaran hak-hak pegawai di lingkungan pemerintah provinsi.
Ia menegaskan bahwa belanja pegawai merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara disiplin dan terukur agar seluruh kebutuhan anggaran, termasuk pembayaran gaji ASN dan PPPK, tetap berjalan sesuai ketentuan.
Dana Transfer Pusat Jadi Faktor Penting
Menurut Freddy, stabilitas fiskal daerah juga sangat dipengaruhi oleh kelancaran penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta berbagai dana transfer lainnya dari pemerintah pusat. Penyaluran dana yang tepat waktu akan memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah daerah dalam menjalankan seluruh program pembangunan sekaligus memenuhi kewajiban belanja pegawai.
Ia berharap pemerintah pusat dapat menyalurkan seluruh hak daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan APBD dapat berjalan sesuai perencanaan tanpa mengganggu pelayanan publik maupun pembayaran hak ASN dan PPPK.
Banggar DPRD Fokus Cermati Pendapatan Daerah
Saat ini DPRD Kalimantan Tengah masih memusatkan pembahasan pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027, khususnya pada sektor pendapatan daerah. Besaran pendapatan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kapasitas belanja pemerintah untuk membiayai pembangunan sekaligus memenuhi seluruh kewajiban keuangan daerah.
Freddy menambahkan, Badan Anggaran DPRD akan mengkaji secara rinci kemampuan keuangan daerah agar APBD 2027 disusun secara realistis, berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan antara pembiayaan pembangunan dan pemenuhan hak aparatur pemerintah. (Ptr/betangnews.com)
