Betangnews.com, Murung Raya – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menerima berbagai keluhan dari karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang kini menghadapi ketidakpastian setelah operasional perusahaan dihentikan. Kondisi tersebut terjadi setelah aset perusahaan disita dan pemiliknya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Penghentian aktivitas PT AKT dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Kejaksaan Agung di wilayah Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya. Dampaknya, ribuan pekerja kehilangan sumber penghasilan dan menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin berat.
Keluhan Ribuan Pekerja Mengemuka
Sirajul Rahman mengungkapkan bahwa sejumlah karyawan secara langsung menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada dirinya. Para pekerja mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak lagi menerima gaji, sementara berbagai kewajiban keuangan tetap harus dibayarkan.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah pekerja yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang. Sebagian besar merupakan warga Kabupaten Murung Raya, khususnya Kecamatan Laung Tuhup, sementara sebagian lainnya berasal dari berbagai daerah di luar kabupaten tersebut.
Terbebani Kredit dan Cicilan
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng itu menjelaskan, banyak pekerja yang sebelumnya menggunakan Surat Keputusan (SK) pegawai sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit perbankan. Selain itu, sejumlah karyawan juga masih memiliki kewajiban membayar cicilan kendaraan dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena para pekerja kehilangan pendapatan utama di tengah kewajiban finansial yang terus berjalan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas apabila tidak segera ditangani.
DPRD Dorong Langkah Konkret
Sirajul menyebut para karyawan telah berupaya menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya guna mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Namun hingga kini, dirinya belum menerima informasi lebih lanjut terkait hasil maupun tindak lanjut dari upaya mediasi yang telah dilakukan.
Ia berharap seluruh pihak terkait dapat segera duduk bersama untuk merumuskan solusi terbaik bagi ribuan pekerja terdampak. Meskipun pemerintah tidak memiliki kewenangan langsung untuk membayarkan gaji karyawan perusahaan swasta, perhatian dan langkah konkret tetap diperlukan agar para pekerja memperoleh kepastian atas masa depan mereka.
“Situasi yang dihadapi ribuan pekerja ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak agar ada solusi yang dapat membantu mereka menghadapi kondisi saat ini,” ujar Sirajul.
(Ptr/betangnews.com)
