Betangnews.com, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar rapat asistensi dan penyepakatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Palangka Raya, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bapperida Syahfiri bersama jajaran instansi terkait.
Asistensi Rancangan Akhir RKPD 2027
Syahfiri menegaskan bahwa asistensi ini merupakan amanat regulasi untuk memastikan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah telah terakomodir dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2027. Ia menekankan bahwa perencanaan tidak hanya berisi kerja teknis rutin, tetapi juga harus mencakup kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaan tahunan yang selaras dengan program strategis nasional.
Menurutnya, penyusunan RKPD juga harus sinkron dengan dokumen perencanaan lain, seperti RPJMD, Renstra, serta mengacu pada hasil Rakor Teknik Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) dan kebijakan nasional. Syahfiri menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran harus berjalan seiring agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Kondisi Keuangan dan Penyesuaian Data
Dalam rapat ini, peserta juga membahas proyeksi kondisi keuangan daerah untuk tahun 2027. Pemerintah mencatat terjadinya penyesuaian pendapatan karena penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perangkat daerah diminta menyusun prioritas program dan kegiatan yang lebih realistis.
Di sisi belanja, masih terdapat kekurangan input yang perlu disesuaikan setelah angka pendapatan ditetapkan. Bapperida juga menyoroti pentingnya kelengkapan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan meminta seluruh perangkat daerah memastikan input program beserta target kinerja sudah lengkap dan sesuai.
Sinkronisasi Program dan Aspirasi DPRD
Bapperida mencatat masih ditemukan ketidaksesuaian antara hasil Rakortekbang 2026 dengan Renja perangkat daerah pada beberapa sektor. Untuk itu, perangkat daerah diminta segera melakukan penyesuaian agar semua dokumen perencanaan saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
Perangkat daerah juga diminta mempercepat verifikasi usulan aspirasi dan pokok pikiran DPRD sebelum masuk tahap reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemprov Kalteng berharap penyusunan RKPD dan Renja Tahun 2027 dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target pembangunan daerah maupun nasional. (Ptr/betangnews.com)
