Betangnews.com, Palangka Raya — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan perlunya langkah hati-hati dan proporsional dalam menyikapi keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menghentikan sementara aktivitas 25 perusahaan tambang batu bara di wilayah Kalteng. DPRD menilai kebijakan ini harus dipandang lebih dari sekadar tindakan administratif, melainkan kesempatan untuk memperkuat tata kelola pertambangan.
Pentingnya Koordinasi dan Kepastian Hukum
Komisi II menekankan bahwa setiap kebijakan harus berjalan sesuai koridor hukum dan melibatkan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DPRD menegaskan, langkah tegas tanpa komunikasi yang baik justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan.
Reklamasi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Dalam pernyataan resminya, Komisi II mengingatkan kembali kewajiban reklamasi pascatambang yang melekat pada setiap perusahaan. Kepatuhan terhadap aturan ini dianggap sebagai bukti nyata komitmen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
DPRD Tegaskan Fungsi Pengawasan
DPRD Kalteng berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional terhadap aktivitas pertambangan. Sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan diyakini akan menciptakan iklim investasi yang sehat, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah.
Dengan sikap ini, DPRD berharap penghentian sementara yang diberlakukan Kementerian ESDM dapat menjadi momentum penting menuju tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masyarakat.
(Ptr/betangnews.com)
