Betangnews.com, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau menegaskan komitmen kuat untuk mendukung Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menertibkan lahan negara yang diduga dikuasai secara ilegal. Sekretaris Daerah (Sekda) Lamandau, Dr. M. Irwansyah, SP., MP, secara aktif memimpin upaya ini untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan lahan negara bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, Pemkab Lamandau berkontribusi nyata dalam penegakan hukum lingkungan.
Satgas PKH Pasang Plang di Suaka Margasatwa
Pada Jumat, 25 Juli 2025, Satgas PKH bersama Kepala Seksi Konservasi SDA 2 memasang dua plang di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, tepatnya di Kabupaten Sukamara. Tindakan ini memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan konservasi. Selain itu, plang tersebut menegaskan status SM Lamandau sebagai wilayah yang dilindungi. Irwansyah menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk melindungi lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Target Operasi dan Manfaat Lahan Negara
Satgas PKH menargetkan 11 perusahaan di Lamandau yang diduga menguasai lahan negara secara ilegal. Operasi ini masih berlangsung, dan Satgas terus memantau pelanggaran peraturan. Setelah lahan diamankan, Pemkab Lamandau berencana memanfaatkannya untuk kepentingan publik, seperti proyek pertanian atau infrastruktur. Dengan dukungan penuh Pemkab, Satgas PKH dapat bekerja lebih efektif untuk mengembalikan lahan negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Komitmen Nyata Pemkab Lamandau
Pemkab Lamandau tidak hanya memberikan dukungan lisan, tetapi juga mengambil langkah konkret. Misalnya, mereka mengikuti rapat koordinasi untuk memahami dasar hukum Satgas Garuda, yang menginvestigasi lahan negara yang dikuasai perusahaan. Selanjutnya, Pemkab akan terus berkolaborasi dengan Satgas untuk memastikan operasi berjalan lancar. Tindakan ini menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi hutan dan mendukung kedaulatan lingkungan nasional.
(Ptr/betangnews.com)
