Betangnews.com, Muara Teweh – Sejak 6 Januari 2025, Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi mengelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menyatakan optimisme bahwa langkah desentralisasi ini tidak hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memacu kualitas pelayanan publik.
Mery menjelaskan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan PKB dan BBNKB ke daerah memperkuat otonomi lokal. “Kami kini memiliki ruang lebih luas untuk berinovasi dalam pelayanan. Dengan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan pajak ini akan mempercepat pembangunan dan menambah kesejahteraan warga,” ujarnya, Sabtu (18/1/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat agar proses pungutan berjalan lancar. Mery berharap warga bersedia memenuhi kewajiban pajak tepat waktu, karena keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, DPRD, dan publik.
Sebagai bagian dari modernisasi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Barito Utara telah mengintegrasikan sistem digital dalam pelayanan PKB dan BBNKB. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi proses, akurasi data wajib pajak, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih taat.
Mery menambahkan bahwa basis data yang lebih lengkap akan membantu pemerintah daerah merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Digitalisasi memastikan kita mengetahui profil wajib pajak dengan lebih baik, sehingga pelayanan bisa semakin responsif,” terangnya.
Penyerahan kewenangan PKB dan BBNKB kepada daerah dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Mery yakin kebijakan ini akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan di Barito Utara.
(Ptr/betangnews.com)
