Betangnews.com, Palangka Raya – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena dan cepat berpuas diri.
WTP Harus Diiringi Perbaikan Tata Kelola
Menurut Riska, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut menjadi bukti adanya konsistensi dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan serta standar yang berlaku. Meski demikian, ia menegaskan bahwa predikat tersebut harus dijaga melalui komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Ia menilai opini WTP tidak hanya mencerminkan tertib administrasi, tetapi juga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pembangunan harus berlangsung secara efektif, transparan, dan sesuai aturan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPRD Soroti Rekomendasi BPK yang Harus Ditindaklanjuti
Riska mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia meminta seluruh catatan hasil pemeriksaan tersebut segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan persoalan pada proses audit berikutnya.
Menurutnya, rekomendasi BPK harus menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan menyelesaikan setiap temuan sesuai batas waktu yang ditentukan, kualitas akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
DPRD Siap Kawal Perbaikan
Lebih lanjut, Riska menegaskan bahwa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Oleh sebab itu, DPRD Kalimantan Tengah akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh proses perbaikan berjalan optimal.
Ia memastikan DPRD akan mengawal penyelesaian setiap rekomendasi yang diberikan BPK dan terus mengingatkan pemerintah daerah apabila masih terdapat aspek yang memerlukan pembenahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan kualitas tata kelola keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (Ptr/betangnews.com)
