Betangnews.com, Palangka Raya — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan sehingga memaksa Pemerintah Provinsi melakukan penghematan pengeluaran, termasuk pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sumber mengatakan penurunan anggaran ini berpotensi mengubah prioritas belanja daerah dan mempengaruhi program kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. (Ptr/betangnews.com)
Penurunan Anggaran dan Dampaknya
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyatakan penurunan belanja daerah hampir mencapai separuh dibandingkan 2024, ketika APBD tercatat sebesar Rp10,2 triliun dan kini turun menjadi Rp5,4 triliun pada 2026. Kebijakan pengurangan TPP diterapkan merata untuk seluruh ASN apabila kondisi keuangan daerah belum membaik, dan langkah tersebut bersifat sementara sambil menunggu usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Ptr/betangnews.com)
Ancaman pada Program Publik
Pemangkasan anggaran diperkirakan akan berdampak langsung pada kemampuan OPD menjalankan program-program publik, termasuk pelayanan dasar dan investasi infrastruktur daerah. Purdiono menekankan perlunya upaya cepat meningkatkan PAD agar pemotongan TPP dan skala program tidak berlanjut lebih lama, karena berisiko menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. (Ptr/betangnews.com)
Upaya Perbaikan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi diharapkan mempercepat langkah-langkah mendongkrak PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan, efisiensi anggaran, serta diversifikasi penerimaan daerah agar posisi APBD pulih dan TPP ASN dapat dikembalikan. Menurut Purdiono, seluruh pihak harus bersabar karena pemotongan TPP adalah solusi sementara sambil menunggu perbaikan kondisi fiskal provinsi. (Ptr/betangnews.com)
