Betangnews.com, Palangka Raya* — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui kerja sama strategis dengan pemerintah pusat. Upaya ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 27 April 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan yang menjadi aset strategis daerah.
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Kepala Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
Ia menjelaskan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengawasan usaha penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya kelautan hingga batas 12 mil laut. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.
Sistem Pengawasan Lebih Terintegrasi
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP-KKP, Saiful Umam, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan responsif. Ia menyebut bahwa pertukaran data serta koordinasi yang intensif menjadi kunci dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran secara cepat dan tepat.
Ia juga mendorong agar perjanjian kerja sama ini segera ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang komprehensif sehingga implementasinya dapat berjalan optimal di lapangan.
Dorong Kelestarian dan Kesejahteraan Nelayan
Kepala Bidang PSDKP Dislutkan Kalteng, Flederyck, menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pertukaran data dan dukungan teknis lainnya.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Selain menjaga ekosistem perairan, langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.
Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Ptr/betangnews.com)
Sumber: MMC Kalteng
