Betangnews.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat pembahasan skema (skim) Kredit UMKM Haguet Tahun 2026 di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/4/2026). Rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk menyempurnakan desain program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Penyempurnaan Skema dan Target Pembiayaan
Plt. Asisten II Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Darliansjah, memimpin langsung rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah fokus melakukan perbaikan, sinkronisasi, dan harmonisasi skema kredit agar mampu mendorong produktivitas UMKM serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah merancang program ini dengan target yang terukur. Sebagai ilustrasi, apabila menyasar 3.000 pelaku usaha dengan plafon kredit rata-rata Rp50 juta, maka total penyaluran dapat mencapai Rp150 miliar. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyiapkan subsidi bunga sekitar 3 persen atau senilai Rp4,5 miliar per tahun, dengan skema penyaluran yang fleksibel sesuai realisasi di lapangan.
Mitigasi Risiko dan Dukungan Regulasi
Pemerintah menekankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program guna menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tetap di bawah 3 persen. Untuk itu, pemerintah membutuhkan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta membuka peluang penerapan praktik terbaik dari daerah lain, termasuk skema berbasis sharing interest.
Dalam implementasinya, pemerintah menetapkan beberapa langkah strategis, seperti penentuan proyek percontohan, proses seleksi oleh Dinas Koperasi dan UMKM, serta analisis kelayakan usaha oleh Bank Kalteng bersama Jamkrida. Tim teknis juga diminta segera menyusun petunjuk teknis yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan selaras antar lembaga.
Fokus pada UMKM Individu dan Berbasis Data
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, Norhani, menyampaikan bahwa penyaluran kredit sebelumnya belum optimal karena adanya pembatasan jenis usaha dan pola kelompok yang kurang efektif. Oleh karena itu, pemerintah akan mengarahkan penyaluran kredit kepada individu yang memiliki usaha aktif minimal 6 hingga 12 bulan.
Bank Kalteng menyatakan kesiapan dalam mendukung program ini melalui penyusunan skema pembiayaan dan mekanisme penyaluran yang sesuai ketentuan. Bank juga akan melakukan analisis ketat terhadap calon debitur untuk meminimalkan risiko, sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa kredit merupakan kewajiban yang harus dikembalikan.
Pemerintah berharap program Kredit UMKM Haguet 2026 mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha, serta membuka lapangan kerja baru di Kalimantan Tengah. (Ptr/betangnews.com)
Sumber: MMC Kalteng
