Betangnews.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar konsultasi publik terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025, Selasa (18/11/2025), di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng. Dokumen RPPLH ini menjadi fondasi kebijakan strategis selama 30 tahun ke depan yang bertujuan menyeimbangkan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Kepala DLH Kalteng, Joni Harta, menegaskan bahwa penyusunan RPPLH dan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) merupakan amanat regulasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. RPPLH menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan lingkungan hidup, sedangkan DDDTLH berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai kapasitas lingkungan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Joni juga menekankan pentingnya akurasi data dan kajian ilmiah yang kuat agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif.
Pada forum ini, Bayu Arya Santosa selaku penyusun dokumen menyampaikan beberapa indikator lingkungan di Kalteng, seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada pada angka 74,75 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Namun, Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (IPRLH) masih rendah di angka 0,54, yang menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Hasil kajian DDDTLH juga mengungkapkan isu utama yaitu daya dukung air yang tergolong rendah, meskipun secara umum daya dukung dan daya tampung lingkungan Kalteng berada pada kategori tinggi.
Konsultasi publik ini juga menjadi ruang dialog konstruktif antara pemangku kepentingan, akademisi, serta organisasi lingkungan untuk memberikan masukan yang komprehensif dan aplikatif demi pengelolaan ruang yang bertanggung jawab. Dengan demikian, RPPLH dapat menjadi dokumen yang akurat dan relevan sebagai landasan pembangunan yang ramah lingkungan di Kalimantan Tengah selama tiga dekade ke depan.
(Ptr/betangnews.com)
