Betangnews.com, Palangka Raya — Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, kembali menyoroti menurunnya alokasi anggaran pemerintah pusat untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan negara di wilayah Kalteng. Ia menilai pemangkasan anggaran ini membuat kerusakan jalan semakin meluas dan memperlambat upaya perbaikan di banyak titik penting.
Anggaran Melorot, Kebutuhan Tak Terpenuhi
Lohing menjelaskan bahwa sebelum tahun 2025, Kalteng rata-rata menerima anggaran minimal Rp1 triliun setiap tahun untuk penanganan jalan negara. Namun kini nominal tersebut anjlok hingga hanya sekitar Rp300 miliar. Ia menegaskan penurunan drastis ini tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan, terutama mengingat luas wilayah Kalteng dan panjang jalan negara yang harus ditangani.
Dampak Langsung Terhadap Kondisi Jalan
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama lambatnya pengerjaan perbaikan di sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan parah. Bahkan, alokasi Rp1 triliun di tahun-tahun sebelumnya pun belum memenuhi seluruh kebutuhan. Dengan penurunan hingga 70 persen, ia menyebut wajar jika kerusakan bertambah setiap tahun dan banyak proyek tidak dapat dikerjakan secara optimal.
DPRD Minta Pusat Evaluasi Alokasi Anggaran
Data Direktorat Jenderal Bina Marga menunjukkan bahwa Kalteng tercatat sebagai provinsi dengan panjang jalan rusak terpanjang se-Indonesia, mencapai 191,56 kilometer. Berdasarkan kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kalteng mendorong Kementerian PUPR untuk mempertimbangkan kembali alokasi anggaran agar pembangunan infrastruktur jalan tidak terhambat dan mobilitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
(Ptr/betangnews.com)
