Betangnews.com, Palangka Raya — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Freddy Ering, menegaskan pentingnya penajaman prioritas pembangunan di tengah kondisi fiskal daerah yang menantang. Meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat belum sepenuhnya terserap dan proyeksi APBD 2026 diperkirakan menurun, ia menekankan bahwa pembangunan tetap harus berjalan dengan fokus pada sektor vital.
Prioritas Pembangunan Harus Jelas
Freddy menegaskan, tidak semua program bisa terpenuhi karena keterbatasan anggaran. Namun, sektor esensial seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. “Tidak terlalu buruk, tapi pasti tidak semua prioritas bisa dipenuhi. Hal-hal yang sangat mendesak yang akan didahulukan,” ujarnya.
DBH Jadi Kunci Stabilitas Fiskal
Ia mendukung langkah Pemprov Kalteng untuk memperjuangkan penarikan DBH dari pemerintah pusat, terutama di tahun pertama masa pemerintahan. Menurutnya, penurunan APBD yang terlalu tajam akan mengganggu pembangunan dan pencapaian visi daerah. “Kalau APBD terlalu jauh menurun, tentu tidak elok. Jadi intinya, kita mendukung langkah Pemprov menarik dana bagi hasil dari pusat karena memang ada peluang,” tegas Freddy.
Pajak Jadi Pilar Pembangunan
Selain soal fiskal, Freddy juga menyoroti kebijakan perpanjangan program pemutihan pajak. Ia menilai kebijakan tersebut mampu mendorong kepatuhan masyarakat melalui insentif dan kemudahan. Meski ada risiko warga terbiasa menunda, ia yakin kepatuhan bisa meningkat. “Katakanlah sebelumnya 50 persen, bisa naik ke 70 persen wajib pajak yang memenuhi kewajibannya,” jelasnya.
Freddy mengingatkan, masyarakat jangan terlena dengan program amnesti pajak berulang. Menurutnya, membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab warga negara, yang hasilnya kembali kepada masyarakat lewat pelayanan publik dan pembangunan.
(Ptr/betangnews.com)
