Betangnews.com, Palangka Raya – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menanggapi aksi warga Desa Tempayung, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk protes sengketa lahan. Menurutnya, langkah itu merupakan ekspresi keresahan yang wajar, sekaligus pengingat bahwa persoalan agraria masih membutuhkan solusi nyata.
“Saya pribadi merasa simpatik. Landasan pikir masyarakat bisa kita pahami karena persoalan lahan di sana memang belum selesai. Namun percayalah, proses penyelesaiannya tetap berjalan. Eksekutif dan legislatif sama-sama mengupayakan solusi terbaik bagi warga,” kata Okki, Kamis (21/8/2025).
Komitmen Cari Jalan Tengah
Okki menegaskan, penyelesaian konflik harus dilakukan hati-hati agar tidak merugikan masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi di Kalimantan Tengah. “Kita berusaha mencari jalan tengah. Masyarakat tetap jadi prioritas, namun dunia usaha juga tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kalteng sendiri telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait. Saat ini, DPRD bersama pemerintah daerah tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyelesaian sengketa agar tersedia payung hukum yang jelas untuk kasus serupa ke depan.
Libatkan Akademisi Lokal
Menurut Okki, pembahasan Raperda ini sudah berlangsung sejak periode sebelumnya, namun belum rampung. Pada periode sekarang, DPRD melakukan pembaruan dan kajian ulang dengan melibatkan akademisi agar produk hukum lebih relevan. Jika sebelumnya menggandeng Universitas Lambung Mangkurat (ULM), kini DPRD bermitra dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR).
“Betul, ini Raperda penyelesaian sengketa. Kita melibatkan akademisi agar produk hukumnya komprehensif, mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung dunia usaha,” pungkas Okki.
(Sumber: kantamedia.com)
(Ptr/betangnews.com)
