Betangnews.com, Palangka Raya — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting untuk mendorong penguatan pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi ini mereka sampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun 2025 yang digelar pada Rabu (18/6/2025) di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng.
Dorong Transparansi dan Kepastian Pendapatan
Melalui juru bicara Siti Nafsiah, Banggar meminta Pemprov Kalteng menerapkan prinsip konsistensi dan keterbukaan dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran. Mereka menilai ketidaktercapaian target dana transfer pusat perlu ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi dan penyesuaian penerimaan agar pendapatan daerah tetap stabil dan terukur.
Banggar juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI. Menurut mereka, seluruh catatan BPK harus segera ditindaklanjuti agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan pada laporan keuangan daerah tahun berikutnya.
Optimalisasi PAD Jadi Sorotan
Banggar mendukung penguatan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Mereka juga mendorong penyusunan regulasi yang dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Alat Berat.
Tidak hanya itu, Banggar meminta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat untuk bersikap lebih proaktif. Mereka ingin agar Samsat tak hanya bertugas administratif, tapi juga berperan aktif dalam menjaring potensi pajak dari masyarakat.
Belanja Daerah Harus Selektif dan Produktif
Dalam aspek belanja daerah, Banggar mengingatkan agar pemerintah lebih selektif dalam menyalurkan hibah. Penyaluran dana hibah harus berbasis akuntabilitas dan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, Banggar mendorong agar penyusunan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 dilakukan secara realistis dan tepat sasaran, dengan mengutamakan program yang produktif dan berdampak langsung.
Melalui rekomendasi ini, Banggar DPRD Kalteng berharap tata kelola fiskal di provinsi bisa menjadi lebih baik, transparan, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
(Ptr/betangnews.com)
