Betangnews.com, Palangka Raya – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menertibkan kawasan hutan bermasalah di wilayah Kalteng. Walhi menilai penertiban ini menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola sumber daya alam agar lebih adil dan berkelanjutan.
Walhi Kalteng menegaskan penertiban kawasan hutan dapat membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin bermasalah di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Organisasi tersebut mendorong agar proses penertiban disertai penguatan transparansi data, peta kawasan, serta rencana pengelolaan pasca-penertiban sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Menurut Walhi, langkah Satgas PKH memberikan manfaat strategis bagi lingkungan dan masyarakat. Penertiban dapat mencegah kerusakan hutan lebih luas, menekan praktik ilegal, serta mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan. Selain itu, kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.
Walhi juga melihat peluang penertiban ini sebagai pintu masuk mempercepat reforma agraria yang berpihak pada masyarakat adat dan warga lokal. Dengan tata kelola yang lebih tertib, pemerintah dapat memastikan redistribusi lahan berjalan adil dan mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Organisasi lingkungan tersebut berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil agar penertiban berjalan transparan dan akuntabel. Walhi optimistis, jika dilaksanakan konsisten, langkah Satgas PKH akan menghadirkan keadilan ekologis sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat di Kalimantan Tengah. (Ptr/betangnews.com)
