Betangnews.com, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi membuka Pelatihan Literasi Digital untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) angkatan I dan II tahun 2025. Acara yang berlangsung di aula Sei Kapuas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng ini diwakili langsung oleh Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, pada Senin (1/12/2025). Pelatihan ini menjadi tonggak penting dalam mendukung transformasi digital birokrasi di wilayah Bumi Tambun Bungai.
Perkuat Kapasitas ASN Hadapi Era Digital
Hamka menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya fokus pada penguasaan teknis teknologi, tetapi juga membangun pola pikir ASN yang adaptif dan profesional. ASN diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan aman untuk menunjang kinerja pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Program ini sejalan dengan visi pembangunan Kalteng 2025–2030 yang mengangkat kearifan lokal masyarakat Dayak menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat.
Literasi Digital sebagai Kompetensi Dasar ASN
Tiga urgensi utama menjadikan literasi digital sangat penting bagi ASN masa kini: percepatan digitalisasi layanan publik, kebutuhan tata kelola pemerintahan modern berbasis data, serta meningkatnya ancaman keamanan siber. Kepala BPSDM Provinsi Kalteng, Nunu Andriani, menjelaskan pelatihan ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan ASN dalam menguasai perangkat, aplikasi, dan ekosistem digital pemerintahan secara menyeluruh, termasuk aspek keamanan data dan mitigasi risiko siber.
Metode Pelatihan dan Harapan Masa Depan
Pelatihan berlangsung selama empat hari dengan total 30 jam pembelajaran, menggunakan metode partisipatif, studi kasus, diskusi kelompok, dan praktik penyusunan rencana aksi penerapan literasi digital. Sebanyak 80 ASN dari berbagai perangkat daerah di Kalteng mengikuti pelatihan ini sebagai langkah konkret mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan agenda transformasi digital nasional. Diharapkan pelatihan ini mampu mengubah praktik kerja birokrasi sehingga meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan.
(Ptr/betangnews.com)
