Betangnews.com, Palangka Raya – Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menanggapi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan membebani masyarakat kecil karena lebih difokuskan pada konsumsi golongan atas.
Menurut Syaufwan, masyarakat tidak perlu khawatir akan dampak kebijakan ini terhadap kebutuhan sehari-hari. Kenaikan PPN hanya menyasar barang-barang mewah dan layanan premium yang biasanya dikonsumsi oleh kalangan atas.
“Kenaikan ini sebenarnya untuk konsumsi barang mewah dan belanja masyarakat kelas atas. Daya beli masyarakat kecil tetap terjaga,” jelas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Rabu (8/1/2025).
Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah ditetapkan sejak tahun 2021. Sebelumnya, tarif PPN dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen, dan kini dilanjutkan menjadi 12 persen.
Syaufwan menambahkan, barang dan jasa kebutuhan pokok tidak akan terdampak oleh kebijakan ini. Termasuk pengobatan dasar dan listrik berdaya rendah yang masih dikonsumsi masyarakat umum.
Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membatasi kenaikan PPN hanya untuk barang dan jasa non-esensial. Awalnya, sempat beredar wacana bahwa seluruh sektor akan dikenakan tarif PPN baru.
“Keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Ini langkah bijaksana yang patut diapresiasi,” ungkapnya.
Dengan pendekatan selektif tersebut, Syaufwan berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung langkah ini sebagai upaya menjaga kestabilan ekonomi nasional tanpa mengorbankan rakyat kecil.
(Ptr/betangnews.com)
