Betangnews.com, Palangka Raya — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, menegaskan dukungannya terhadap langkah Gubernur Kalteng dalam menertibkan angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL). Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian negara.
Penertiban ODOL dan Dampaknya
Sudarsono menilai langkah tersebut sudah tepat, namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan dampaknya terhadap pelaku usaha transportasi. Menurutnya, pemilik armada dengan tonase kecil berpotensi terdampak besar, sehingga pemerintah harus membuka ruang dialog agar kebijakan ini berjalan adil dan tidak merugikan pihak tertentu.
“Meski kami mendukung kebijakan gubernur, kami juga menyarankan agar pemerintah memiliki langkah konkret untuk berdialog dengan para pihak terkait,” ujarnya di Palangka Raya.
Sorotan pada Upah Angkut CPO
Selain itu, Sudarsono menyoroti masalah ketidakseimbangan antara biaya operasional dan upah angkut, khususnya untuk Crude Palm Oil (CPO). Ia menjelaskan, kondisi ini mendorong sopir dan pengusaha kecil memaksakan penggunaan truk bermuatan besar demi efisiensi. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan ODOL sejalan dengan kepentingan semua pihak.
Dengan adanya dialog dan evaluasi, Sudarsono berharap kebijakan ODOL tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha kecil di sektor transportasi. (Ptr/betangnews.com)
