Betangnews.com, Palangka Raya – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jenuh Kalimantan Tengah (Gemuruh Kalteng) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu, 19 Februari 2025. Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat, terutama dalam sektor pendidikan.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Palangka Raya (UPR), David Benedictus Situmorang, menyebut bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini tidak berpihak pada masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah ketidakjelasan tunjangan kinerja bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). “Pendidikan seharusnya menjadi prioritas negara sesuai amanat UUD 1945, tetapi justru hanya dijadikan pendukung,” ujarnya.
Selain itu, Koordinator Lapangan Fernando Fairsky menambahkan bahwa mahasiswa sudah jenuh dengan kebijakan yang dinilai boros dan tidak efisien. Menurutnya, kabinet saat ini terlalu gemuk dan tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. “Kami sudah muak dengan program-program yang tidak tepat sasaran dan anggaran yang tidak efisien,” tegasnya.
Dalam aksinya, para mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk menolak efisiensi anggaran pendidikan, menuntut hak dosen dan tenaga pendidik, menghapuskan multifungsi TNI/Polri, serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Hukum Adat. Mereka juga meminta evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta peninjauan kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi ini diterima oleh Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, serta Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ansyari. Keduanya menandatangani tuntutan mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI pada Senin, 24 Februari 2025.
David mengungkapkan bahwa aksi berjalan dengan kondusif meskipun sempat terjadi gesekan kecil. “Cuma gesekan sedikit aja tadi, itu pun tidak lama juga,” ungkapnya. Setelah tuntutan diterima, massa aksi membubarkan diri secara tertib.
(mitra/betangnews.com)
