Betangnews.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bapperida menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Kantor Bapperida. Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, memimpin langsung jalannya pertemuan yang menjadi tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 188.44/83/2022 terkait pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan hingga 2026.
Arah Kebijakan Sejalan Komitmen SDGs
Dalam sambutannya, Edy Pratowo menegaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus selaras dengan tujuan global melalui SDGs. Ia menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi mendorong kebijakan yang responsif dan terukur agar program berjalan efektif di seluruh wilayah.
Tren Kemiskinan Bergeser ke Perkotaan
Wagub memaparkan perubahan signifikan pada pola kemiskinan di Kalimantan Tengah. Saat ini, angka kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Ia menilai kondisi tersebut perlu direspons melalui penciptaan lapangan kerja di desa untuk menekan migrasi tanpa keterampilan, yang berpotensi menambah pengangguran di kota. Pemerintah juga mempercepat pembaruan data makro dan sektoral guna menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Penguatan Koordinasi Lintas Daerah
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa Rakor menjadi bagian penting dari tugas TKPK Provinsi dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pemantauan program. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota serta menjaring masukan untuk finalisasi RPKD 2025–2029. Rakor dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, tenaga ahli, serta para wakil bupati dan wakil wali kota selaku Ketua TKPK kabupaten/kota.
(Ptr/betangnews.com)
