Betangnews.com, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menyoroti pentingnya perbaikan layanan internal dalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak, tetapi juga harus memastikan sistem pelayanan yang mudah, efisien, dan tidak berbelit-belit.
“Kalau ingin pendapatan pajak meningkat, maka jangan ada yang dipersulit. Pemerintah juga harus membenahi layanan agar masyarakat tidak merasa dipersulit dalam prosesnya,” ujar politisi Partai Golkar ini, Senin (14/4).
Menurutnya, tingginya angka tunggakan pajak kendaraan di Kalteng tidak bisa semata-mata dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan masyarakat. Justru sebaliknya, pemerintah perlu mengevaluasi kendala yang dihadapi warga dalam memenuhi kewajiban pajak tersebut.
Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang mengeluhkan rumitnya persyaratan administrasi, terutama dalam kasus kendaraan second. Misalnya, keharusan membawa identitas asli pemilik pertama atau surat kuasa menjadi hambatan tersendiri.
“Hal seperti ini perlu dikaji ulang. Karena tidak semua pembeli kendaraan bekas memiliki akses ke pemilik sebelumnya. Ini yang membuat warga malas bayar pajak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purdiono juga mengusulkan agar sistem pelayanan pajak bisa menjangkau wilayah pelosok melalui layanan mobile atau jemput bola. Langkah ini dinilainya efektif dalam menghimpun pendapatan daerah secara merata dan inklusif.
“Kalau kita ingin potensi pajak ini tergali maksimal, maka akses layanan juga harus diperluas ke pelosok-pelosok. Jangan hanya di kota,” tambahnya.
Ia berharap, pembenahan sistem dan pelayanan ini menjadi perhatian serius Pemprov Kalteng agar tujuan peningkatan pendapatan dari sektor pajak bisa benar-benar tercapai secara adil dan efektif.
(Ptr/betangnews.com)
