Betangnews.com, Palangka Raya — Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Tengah kembali diperpanjang hingga 31 Desember 2025. Kebijakan ini sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 23 September 2025, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memutuskan untuk melanjutkannya sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dorongan Kesadaran Wajib Pajak
Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan ini. Ia menilai perpanjangan program pemutihan harus dipandang sebagai momentum untuk membangun kesadaran masyarakat, bukan sekadar keringanan. “Dari 50 persen bisa naik ke 70 persen wajib pajak yang memenuhi kewajibannya,” ujarnya.
Pajak untuk Pembangunan Publik
Freddy menegaskan bahwa dana pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan fasilitas publik, seperti jalan dan sarana umum lainnya. Karena itu, ia meminta agar kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan. “Semua kan kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Aturan Resmi dan Harapan Pemerintah
Perpanjangan program ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 24 dan 25 Tahun 2025. Kebijakan mencakup penghapusan denda pajak, penghapusan pokok tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya, serta penghapusan denda administratif untuk mutasi kendaraan. Kepala Bapenda Kalteng, Anang Dirjo, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi terbebani tunggakan lama.
Meski begitu, Freddy mengingatkan masyarakat untuk tidak terlena. Ia menekankan, setelah program berakhir, wajib pajak harus lebih disiplin agar tunggakan tidak menumpuk kembali. Pemerintah dan DPRD berharap kesempatan hingga akhir tahun ini benar-benar dimanfaatkan sehingga kesadaran membayar pajak dapat tumbuh dan mendukung pembangunan daerah.
(Ptr/betangnews.com)
