Betangnews.com, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (5/5/2025) di ruang sidang DPRD Provinsi. Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, menilai bahwa meskipun pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan cukup baik, masih banyak catatan yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh Pemprov.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah perlunya reformulasi arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam hal hilirisasi komoditas unggulan dan optimalisasi potensi lokal yang selama ini belum digarap secara maksimal. Riska menekankan pentingnya modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan digitalisasi, perbaikan irigasi, serta akses pasar yang lebih luas bagi petani lokal.
Selain itu, penguatan kualitas SDM juga dianggap sebagai strategi fundamental dalam pengentasan kemiskinan. Riska menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas tenaga kerja serta pemerataan akses pendidikan dan pelatihan harus menjadi fokus kebijakan lintas sektor.
Dalam aspek fiskal, DPRD menyoroti urgensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi di tubuh BUMD, digitalisasi layanan publik, serta eksplorasi potensi penerimaan baru. Realisasi anggaran yang hanya mencapai 88,49% pada 2024, terutama pada program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, menjadi perhatian utama.
Rapat juga menghasilkan keputusan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan guna mengkaji kesenjangan pendidikan di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T). DPRD menyoroti kebutuhan akan guru berkualitas, fasilitas belajar, serta teknologi pembelajaran yang memadai di kawasan tersebut.
“Melalui RDP ini, kami ingin menyusun peta jalan pendidikan Kalteng yang lebih responsif untuk lima tahun ke depan,” ujar Riska Agustin dalam rapat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa Pemprov akan menindaklanjuti setiap rekomendasi DPRD sebagai masukan penting dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran. Ia juga menegaskan kesiapan jajaran eksekutif untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah.
Menurut Edy, semua langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kalteng untuk memastikan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi.
(Ptr/betangnews.com)
