Betangnews.com, Palangka Raya – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Okky Maulana, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius memperhatikan kesejahteraan petani sawit mandiri, khususnya dalam hal mendukung realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ia menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengatasi persoalan status lahan yang hingga kini menjadi penghambat utama pelaksanaan program tersebut.
“Dari hasil reses di Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara, mayoritas petani sawit mandiri mengeluhkan sulitnya mengikuti program PSR karena terkendala status lahan,” ujar politisi muda dari Partai Golkar itu, Senin (14/4).
Di Kotawaringin Barat, lanjut Okky, banyak lahan petani berada di kawasan hutan atau tidak berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan PSR. Situasi serupa juga terjadi di Lamandau, di mana status lahan belum dinyatakan Clear and Clean (CnC), mengakibatkan stagnasi dalam pengembangan usaha sawit rakyat.
“Petani ingin berkembang, tapi bagaimana bisa kalau akses terhadap program strategis seperti PSR terhambat oleh legalitas lahan? Pemerintah perlu cari solusi, salah satunya mempercepat proses sertifikasi,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dengan instansi vertikal, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk mempercepat legalisasi lahan. Hal ini dinilainya sebagai langkah penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sawit rakyat secara berkelanjutan.
“Kalau pemerintah serius mendukung pertanian, maka segala hambatan, termasuk soal lahan ini, harus diselesaikan secara tuntas,” pungkasnya.
(Ptr/betangnews.com)
