Betangnews.com, Sampit — Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat ekskavator oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berlanjut. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melalui tim tindak pidana khusus memeriksa puluhan orang, mulai dari pejabat struktural hingga pengelola lapangan.
Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga malam di kantor Kejaksaan Negeri Kotim. Menurut sumber internal, pihak yang diperiksa dimintai keterangan mengenai proses pengadaan hingga pemanfaatan alat berat di sejumlah kecamatan. “Puluhan orang yang kita periksa termasuk pengelola. Keterangan mereka dibutuhkan untuk melengkapi data penggunaan ekskavator,” ungkap sumber tersebut, Rabu (3/9/2025).
Penyidikan Berjalan Intensif
Sebelumnya, Sekda Kotim, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Tim penyidik juga menurunkan ahli guna mengecek langsung keberadaan ekskavator. Proyek ini menggunakan dana miliaran rupiah dan berlangsung secara multiyears: 3 unit pada 2021 senilai Rp3,2 miliar, 12 unit pada 2022 senilai Rp14,4 miliar, serta 2 unit pada 2023 senilai Rp2,4 miliar.
Pemeriksaan dilakukan secara maraton untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam mekanisme proyek tersebut.
Bupati Kotim Hormati Proses Hukum
Bupati Kotim, Halikinnor, menegaskan pemerintah daerah menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan. Ia meminta masyarakat memberi ruang bagi aparat penegak hukum agar bekerja sesuai prosedur. “Biarkan aparat bekerja, kita ikuti saja prosesnya. Kalau masalah hukum, silakan tanyakan ke kejaksaan,” tegasnya.
Kasus ini mencuat setelah laporan masyarakat menyoroti pengadaan 17 unit ekskavator senilai hampir Rp20 miliar. Program tersebut sejatinya bertujuan membantu masyarakat membuka lahan tanpa praktik pembakaran, namun kini harus diperiksa lebih lanjut terkait dugaan korupsi.
(Ptr/betangnews.com)
