Betangnews.com, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tommy Irawan Diran, mengangkat perhatian serius terkait rendahnya insentif kader posyandu di wilayah kelurahan yang jauh tertinggal dibandingkan dengan kader posyandu di desa. Hal ini disampaikan saat reses di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, pada Rabu (19/11/2025), saat Tommy menerima berbagai aspirasi masyarakat.
Kesenjangan Insentif Kader Posyandu
Tommy mengungkapkan, banyak kader posyandu di kelurahan hanya menerima insentif Rp50.000 per bulan, dan bahkan pembayarannya dilakukan tiga bulan sekali. Menurutnya, nominal tersebut sangat tidak sepadan dengan beban kerja yang mereka tanggung, yang meliputi pelayanan kesehatan untuk balita, lansia, dan masyarakat umum. “Sementara itu, kader posyandu di desa mendapatkan insentif hingga Rp300.000 per bulan karena didukung dana desa, sedangkan di kelurahan tidak diperbolehkan menggunakan anggaran kelurahan untuk insentif tambahan,” jelas Tommy.
Dorongan Solusi dan Aspirasi Masyarakat Lainnya
Tommy menegaskan akan mendorong pemerintah provinsi mencari solusi agar kader posyandu di kelurahan juga memperoleh insentif tambahan yang layak. “Kami akan bawa ini ke tingkat provinsi untuk meminta dukungan dana tambahan bagi kader kelurahan,” ujarnya. Selain itu, Tommy juga menyerap aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan potensi wisata lokal, seperti Pulau Telo Lama yang memiliki pulau-pulau kecil di tengah sungai.
Tommy menuturkan bahwa Bupati Kapuas, Wiyatno, cukup antusias dengan potensi wisata di wilayah tersebut, yang berpeluang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Ia berharap aspirasi ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi. “Kami berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelayanan dasar dan kesejahteraan kader di lapangan,” pungkasnya.
(Ptr/betangnews.com)
