Betangnews.com, Palangka Raya – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti defisit sebesar Rp266 miliar dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Fraksi meminta pemerintah provinsi menjelaskan sumber pembiayaan defisit dan strategi penyeimbangannya agar tidak membebani fiskal tahun berikutnya.
Juru bicara Fraksi PDIP, Yetro Midel Yoseph, menyampaikan catatan ini dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10). Ia menekankan pentingnya transparansi agar seluruh langkah penutupan defisit dapat dipahami publik. “Pemerintah daerah perlu memaparkan dasar perhitungan pendapatan dan langkah konkret menutup defisit agar tidak menjadi persoalan dalam pembiayaan publik,” ujar Yetro.
Pendapatan dan Belanja Daerah Jadi Sorotan
Total pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,105 triliun, sementara belanja mencapai Rp7,371 triliun. Yetro menekankan, postur fiskal ini membutuhkan kehati-hatian karena dipengaruhi dinamika ekonomi global dan penyesuaian transfer fiskal dari pemerintah pusat.
Pengawasan dan Transparansi Penting
Fraksi PDIP juga menekankan perlunya pengawasan ketat selama pelaksanaan anggaran. “Transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar penggunaan anggaran tetap sesuai prioritas pembangunan,” tegasnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDIP menyatakan menerima Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut di rapat komisi dan badan anggaran bersama pemerintah provinsi. Langkah ini diharapkan menghasilkan kebijakan fiskal yang realistis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Ptr/betangnews.com)
