Betangnews.com, Palangka Raya – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah memberikan catatan kritis terhadap efektivitas pembangunan ekonomi dan tata kelola pendapatan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin (5/5/2025). Rekomendasi tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi PAN, Agie, saat menyampaikan pandangan akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng Tahun Anggaran 2024.
Fraksi PAN menilai penurunan angka kemiskinan dalam tujuh tahun terakhir hanya sekitar satu persen, sebuah pencapaian yang dianggap lamban dan menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan belum menyentuh masyarakat secara efektif. “Pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan belum dirasakan oleh kelompok rentan. Program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi total,” ujar Agie.
Fraksi PAN mendorong reformulasi program penanggulangan kemiskinan agar anggaran benar-benar menyasar masyarakat miskin dan tidak habis di skema yang tidak efisien. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan dana publik tidak terserap dalam pola yang tidak memberi dampak langsung.
Dalam aspek pendapatan daerah, PAN menyoroti lemahnya pengawasan terhadap objek pajak seperti air permukaan, alat berat, dan aktivitas pertambangan. Pendataan yang belum sistematis disebut menghambat peningkatan penerimaan daerah. Oleh karena itu, PAN meminta pemerintah provinsi untuk memperkuat sistem pengawasan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pemungutan pajak.
Meski mengapresiasi capaian pelunasan piutang PKB sebesar Rp84 miliar di tahun 2023, PAN tetap mendorong agar sisa tunggakan sebesar Rp77 miliar bisa dikejar pada 2024 demi tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kinerja BUMD. Dari target dividen Rp120 miliar, hanya Rp78,85 miliar yang terealisasi. Angka ini disebut mencerminkan rendahnya produktivitas BUMD, sehingga Fraksi PAN mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyertaan modal pemerintah daerah.
Menutup rekomendasinya, Fraksi PAN menyerukan agar Pemprov Kalteng tidak hanya terpaku pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kualitas pembangunan yang membawa dampak langsung dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
(Ptr/betangnews.com)
